Jakarta, 27 Desember 2024 – Tahun 2024 menjadi masa penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah sorotan pesta demokrasi yang semestinya membawa optimisme, ancaman deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024 menjadi bayang-bayang kelam yang mengingatkan pada situasi ekonomi tahun 1998-1999.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi yang dimulai pada Mei 2024 sebesar -0,03% terus berlanjut hingga September 2024. Deflasi, yang pada dasarnya merupakan penurunan harga barang dan jasa, umumnya menjadi kabar baik karena mencerminkan peningkatan efisiensi pasokan domestik. Namun, deflasi kali ini dipicu oleh lemahnya permintaan, daya beli masyarakat yang lesu, dan konsumsi yang anjlok.
Penyebab Utama: Daya Beli yang Terpuruk
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, menjelaskan bahwa melemahnya daya beli masyarakat memaksa pelaku usaha menurunkan harga dan mengubah strategi kemasan untuk menarik minat konsumen. Fenomena ini diperburuk oleh tingginya angka pengangguran.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lonjakan angka PHK pada Agustus 2024 sebesar 23,72%, dengan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 46.240 orang. Lonjakan ini berdampak signifikan pada pendapatan masyarakat, mendorong banyak individu jatuh ke kategori miskin dan semakin memperparah lesunya daya beli.
“Jika deflasi terus berlanjut, masyarakat akan semakin menahan belanja, yang dapat berujung pada perlambatan ekonomi lebih lanjut,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios).
Polarisasi Pendapat: Pemerintah vs. Ekonom
Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan berpandangan bahwa deflasi terjadi karena stabilitas harga pangan. Penurunan harga disebut sebagai hasil derasnya pasokan dan turunnya biaya produksi.
“Terkendalinya harga pangan menjadi sinyal positif bahwa harga semakin terjangkau bagi masyarakat,” ujar Febrio Kacaribu, Kepala BKF.
Namun, Bhima Yudhistira menilai deflasi saat ini lebih mencerminkan melemahnya daya beli ketimbang keberhasilan pengendalian inflasi. “Masyarakat bukan hanya menahan belanja, tetapi mereka juga kehabisan daya untuk belanja. Ini alarm bagi perekonomian kita,” tegas Bhima.
Dampak pada Dunia Usaha
Pelaku usaha, khususnya di sektor makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, dan properti, mulai mengubah rencana bisnis mereka. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang berada di level 49,2 per September 2024 menunjukkan aktivitas manufaktur terus mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut.
Jika kondisi ini berlanjut, pelaku industri diprediksi akan mengurangi investasi dan produksi, yang dapat membawa Indonesia mendekati jurang resesi.
Langkah Strategis Diperlukan
Di tengah bayang-bayang resesi, pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat bersinergi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang proaktif, seperti subsidi langsung untuk masyarakat rentan atau stimulus bagi UMKM, menjadi langkah yang perlu diprioritaskan untuk menghindari dampak lebih buruk.
Tahun 2024 menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada angka statistik, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama pertumbuhan yang berkelanjutan.
