Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila melakukan audiensi dengan Komisi terkait di kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait keberadaan sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum melengkapi perizinan operasional.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Pemuda Pancasila meminta pihak Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya agar bertindak tegas terhadap dapur-dapur yang belum memenuhi ketentuan administrasi dan standar perizinan yang berlaku. Mereka menilai, kelengkapan izin sangat penting untuk menjamin keamanan, kesehatan, serta kelayakan operasional dapur yang memasok makanan bagi masyarakat.
Perwakilan ormas menyampaikan bahwa keberadaan dapur tanpa izin dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari, mulai dari aspek higienitas, pengelolaan limbah, hingga keselamatan lingkungan sekitar.
“Kami berharap Satgas MBG jangan tutup mata. Jika memang ada dapur yang belum lengkap perizinannya, sebaiknya dihentikan sementara sampai semua persyaratan dipenuhi,” ujar salah satu perwakilan peserta audiensi.
Selain meminta evaluasi menyeluruh, Pemuda Pancasila juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait agar melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Sementara itu, pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya dengan memanggil pihak terkait, termasuk Satgas MBG dan dinas teknis, guna memastikan seluruh operasional dapur berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Audiensi berlangsung dengan tertib dan diwarnai diskusi mengenai pentingnya transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tasikmalaya.
