Jakarta, Selasa (3/12/2024) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan komitmennya untuk menyempurnakan regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih mudah diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Cak Imin, KUR selama ini sulit diakses oleh masyarakat, terutama UMKM, yang seharusnya bisa memanfaatkan bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi KUR sangat penting agar dapat memenuhi tujuan pemberdayaan yang lebih efektif.
"Kita ingin menyempurnakan Kredit Usaha Rakyat, KUR, yang selama ini sulit diakses oleh rakyat dengan mendapatkan bantuan subsidi bunga dari pemerintah," kata Cak Imin kepada awak media di Jakarta pada Selasa.
Cak Imin menjelaskan, penyempurnaan KUR akan dilakukan agar dapat dinikmati oleh lebih banyak pihak, termasuk UMKM, Pekerja Migran, dan Koperasi. Hal ini diharapkan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi yang lebih merata.
Perbaikan Pembiayaan UMKM
Cak Imin juga menyebutkan bahwa faktor pembiayaan, terutama akses keuangan, merupakan kunci utama dalam pemberdayaan UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, penyempurnaan KUR menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil di Indonesia.
"Pada upaya menuju akses keuangan ini, kita ingin menyempurnakan KUR, atau kalau mau bahasanya harus ada revolusi KUR. Supaya KUR betul-betul tidak menyulitkan standarisasinya," ujar Cak Imin.
Cak Imin juga menegaskan bahwa UMKM sangat bertanggung jawab terhadap utangnya, meskipun seringkali banyak rentenir yang meminjamkan dana dengan bunga tinggi. Hal ini menjadi perhatian karena meskipun UMKM sering membayar utang, beban bunga yang tinggi tetap menjadi masalah.
Penyempurnaan Regulasi dan Skema Pembiayaan Baru
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Cak Imin menyatakan bahwa regulasi pembiayaan akan disempurnakan melalui berbagai kebijakan. Bahkan, jika diperlukan, akan dibuat skema pembiayaan baru untuk mendukung UMKM agar lebih mudah mendapatkan akses keuangan.
Rapat lintas menteri yang membahas hal ini dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, di antaranya Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.
Penyempurnaan KUR diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
