Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menjalin kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna meningkatkan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan momentum penting untuk mempercepat pembangunan di provinsi yang baru berusia dua tahun itu.
"Kerja sama ini harus dilakukan agar penyaluran BBM bisa lebih maksimal, terutama mengingat kondisi geografis Papua Pegunungan yang merupakan daerah tanpa akses laut (landlocked). Langkah ini sangat strategis dalam mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sistem logistik," kata Velix dalam siaran pers di Jayapura, Selasa.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan bahan bakar menjadi kunci utama untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di delapan kabupaten yang berada di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menjelaskan bahwa kerja sama ini penting untuk memastikan penyaluran BBM tertentu (JBT) dan BBM khusus penugasan (JBKP) tepat sasaran.
"Kerja sama ini adalah amanah dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan kementerian, lembaga terkait, maupun pemerintah daerah," ujar Erika.
Penandatanganan kerja sama ini telah dilakukan pada Senin (2/12) di Kantor BPH Migas, sebagai langkah awal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin kelancaran distribusi BBM di Papua Pegunungan.
