Kekecewaan mendalam menyelimuti barisan mahasiswa dari DPC GMNI Tasikmalaya. Niat baik untuk membuka ruang dialog terkait rentetan masalah hukum di wilayah hukum Tasikmalaya berujung jalan buntu. Pasalnya, Kapolres Tasikmalaya dilaporkan absen dan tidak menunjuk satu pun perwakilan untuk menemui massa aksi.
Ketua DPC GMNI Tasikmalaya, Anggi Hidayat, menegaskan bahwa ada tiga poin krusial yang ingin mereka pertanyakan secara langsung:
Kejelasan Penanganan Kasus Pembunuhan: Publik butuh kepastian sejauh mana proses hukum berjalan.
Maraknya Tambang Ilegal: Kerusakan lingkungan dan dugaan pelanggaran hukum yang belum tersentuh.
Praktik Percaloan & Pungli SIM: Dugaan pungutan liar yang mencederai pelayanan publik di kepolisian.
"Surat resmi sudah dikirim sejak jauh hari, namun pihak Polres terkesan tertutup. Sikap ini jelas mencederai keterbukaan informasi publik," tegas Anggi. Meski hari ini gagal bertemu, GMNI berkomitmen akan terus mengajukan audiensi susulan dan mengawal isu ini hingga tuntas.
