Seoul, Rabu – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengejutkan negaranya pada Selasa malam dengan mengumumkan darurat militer, keputusan yang memicu kecaman luas dan memobilisasi ribuan orang untuk memprotes langkah tersebut. Ini adalah pertama kalinya darurat militer diberlakukan di negara itu dalam hampir lima dekade.
Dalam pidato larut malam yang disiarkan secara nasional, Yoon menyebut ancaman dari "kekuatan anti-negara" dan Korea Utara sebagai alasan utama. Namun, banyak pengamat menilai langkah tersebut lebih terkait dengan krisis politik domestik yang tengah melanda pemerintahannya.
Deklarasi darurat militer langsung memicu respons cepat. Pasukan militer dengan helm dan senjata dikerahkan di sekitar parlemen, dan helikopter terlihat mendarat di atap gedung Majelis Nasional. Media lokal juga melaporkan adanya pasukan bertopeng yang memasuki gedung parlemen, sementara staf berusaha melawan dengan alat pemadam kebakaran.
Tidak hanya itu, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes, aktivitas parlemen, dan kontrol penuh terhadap media, langkah yang dianggap banyak pihak sebagai bentuk kediktatoran.
Pemimpin partai oposisi terbesar, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, dengan tegas menolak langkah tersebut. Dalam seruannya, ia mengajak para anggota parlemen dan masyarakat untuk berkumpul di parlemen guna menentang deklarasi itu. Ribuan orang menanggapi seruan tersebut, berbondong-bondong menuju parlemen sambil meneriakkan “Tidak ada darurat militer!” dan “Hancurkan kediktatoran!”.
Parlemen Menolak Deklarasi Darurat Militer
Protes besar-besaran itu diikuti dengan langkah tegas dari parlemen Korea Selatan. Dalam pemungutan suara darurat pada Rabu dini hari, sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen hadir untuk menolak deklarasi tersebut.
Pemimpin dari Partai Kekuatan Rakyat, yang merupakan partai Presiden Yoon, turut menyebut langkah itu sebagai "kesalahan besar", memperlihatkan perpecahan di internal partai penguasa.
Setelah keputusan parlemen diumumkan, Presiden Yoon mencabut perintah darurat militer hanya beberapa jam setelah deklarasinya.
Krisis Politik yang Belum Usai
Langkah drastis Presiden Yoon dinilai banyak pihak sebagai tanda krisis politik yang semakin parah. Dalam pidatonya, Yoon menuding lawan politiknya berusaha melemahkan pemerintahannya. Namun, keputusan ini justru memperkuat kritik terhadap kepemimpinannya, yang dianggap semakin otoriter.
Meskipun darurat militer telah dicabut, insiden ini meninggalkan jejak mendalam di masyarakat Korea Selatan, memicu diskusi tentang batas kekuasaan eksekutif dan perlunya menjaga integritas demokrasi di negara tersebut.
"Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa demokrasi harus terus dijaga. Kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang," ujar seorang pengunjuk rasa di luar parlemen.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa suara rakyat dan kekuatan parlemen masih menjadi penjaga utama dari prinsip-prinsip demokrasi di Korea Selatan.
