Gelombang bisnis dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah mengguncang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Tasikmalaya Selatan. Di balik keuntungan besar yang digulirkan pemerintah, muncul fenomena yang mengkhawatirkan: banyak dapur SPPG nekat beroperasi meski belum memenuhi syarat dan ketentuan resmi.
Program yang sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, justru berubah menjadi “ladang emas” bagi sebagian pelaku usaha. Potensi omzet besar dan jaminan pembayaran dari pemerintah membuat bisnis ini begitu menggiurkan.
Namun di lapangan, fakta berkata lain.
Sejumlah dapur MBG dilaporkan telah beroperasi tanpa mengantongi izin lengkap, mulai dari sertifikat laik higiene sanitasi, izin usaha, hingga standar keamanan pangan. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
“Ini bukan sekadar makan bergizi gratis, malah menjadi ladang bisnis para mitra. Ini menyangkut kesehatan anak-anak. Kalau dipaksakan tanpa standar, risikonya sangat besar,” ujar salah satu pemerhati kesehatan di Tasikmalaya.
Tak sedikit dapur yang diduga berdiri di lokasi yang tidak memenuhi standar, dengan fasilitas seadanya, serta tenaga kerja yang belum memiliki pelatihan keamanan pangan. Situasi ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari keracunan makanan massal hingga penyebaran penyakit.
Di sisi lain, pelaku usaha beralasan bahwa proses perizinan yang rumit dan memakan waktu menjadi salah satu pemicu mereka tetap beroperasi meski belum lengkap secara administrasi.
Fenomena ini kini menjadi sorotan publik. Warga mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat, audit menyeluruh, serta penindakan tegas terhadap dapur yang melanggar aturan.
Program MBG adalah harapan. Namun jika dijalankan secara sembrono, bukan tidak mungkin berubah menjadi ancaman.
Apakah pemerintah akan bertindak cepat sebelum semuanya terlambat?
